PORTALBALIKPAPAN.COM – Di tengah dinamika penataan tata ruang dan rencana pengendalian banjir, Sungai Mahakam perlahan kembali menjadi pusat perhatian publik.
Sungai yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Timur ini membawa cerita panjang, sekaligus tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan kota dan desa di sepanjang alirannya.
Karena itu, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan bahwa pengelolaan sungai tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa atau sepihak.
Menurutnya, Sungai Mahakam bukan hanya bagian dari wilayah administratif Provinsi Kaltim, tetapi juga aset nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau ada keputusan dari pemerintah yang berwenang, baru bisa ditutup. Kalau asal tutup, itu tidak bisa. Kami akan menolak,” tegas Hasanuddin, kepada awak media, siang tadi.
Pernyataannya menggambarkan kebijakan sungai harus melibatkan semua pihak karena menyangkut kehidupan banyak orang, mulai dari nelayan, pelaku usaha, hingga warga yang tinggal di bantaran.
Hasanuddin tidak menutup pintu terhadap wacana pelimpahan pengelolaan sungai kepada pemerintah daerah. Ia menyebut ide tersebut menarik, namun prosesnya panjang dan memerlukan kesiapan regulasi serta teknis yang kuat.
Di balik setiap rencana besar, Hasanuddin Mas’ud mengingatkan, harus ada pemikiran jangka panjang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain soal kewenangan, ia juga menyoroti kebutuhan mendesak terkait pengerukan sungai. Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup dilakukan di bagian hilir saja.
Hulu sungai, termasuk kawasan tambang dan saluran air pendukung, harus turut dibersihkan agar air dapat mengalir secara alami. Jika tidak, genangan akan terus menjadi langganan saat musim hujan tiba.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa infrastruktur penampungan air warisan zaman Belanda kini sudah melemah. Kedalaman yang berkurang dan minimnya perawatan sering menyebabkan air meluap ke kota ketika volume air meningkat.
“Kalau penampungan penuh dibuka, air meluap ke kota. Ditambah sungai dangkal dan pasang air, banjir pun terjadi lagi,” jelasnya.
Ia menutup pesannya dengan ajakan untuk memperkuat kolaborasi.
Menurut Hasanuddin, tidak ada solusi cepat untuk persoalan Sungai Mahakam, tetapi dengan kerja sama erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, jalan keluar yang berkelanjutan pasti dapat dibangun.
“Dengan kerja sama yang baik, kita harap penanganan Sungai Mahakam dan masalah banjir dapat lebih efektif dan berkelanjutan,” papar Hasanuddin Mas’ud. (ADV/ Lrs)
